Nusron Wahid & Agus Gumiwang Terancam Batal Jadi Anggota DPR
ISLAMTOLERAN.COM , Jakarta- Dua kader Partai Golongan Karya (Golkar), Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, terancam gagal menjadi anggota...
https://islamkutoleran.blogspot.com/2014/06/nusron-wahid-agus-gumiwang-terancam.html
ISLAMTOLERAN.COM, Jakarta- Dua kader Partai Golongan Karya (Golkar), Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, terancam gagal menjadi anggota DPR RI. Pasalnya, partai belambang pohon beringin telah memecat keduanya dari keanggotaan partai, Senin (25/6/2014). Mereka dipecat lantaran mendukung calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Berdasarkan data penetapan caleg terpilih yang dikutip dari KPU, Rabu (25/6/2014), Agus Gumiwang Kartasasmita ditetapkan KPU sebagai caleg terpilih dengan perolehan 102.469 suara. Agus maju dari Dapil Jawa Barat II meliputi Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat nomor urut 1.
Nusron Wahid ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh dengan perolehan 243.021 suara. Nusron bahkan tercatat sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak nasional urutan keenam. Nusron terpilih sebagai anggota DPR Dapil Jawa Tengah II meliputi Kab. Demak, Kab. Jepara, dan Kab. Kudus nomor urut 2.
Mereka terancam batal menjadi anggota DPR periode 2014-2019 karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Pemberhentian Agus Gumiwang dan Nusron Wahid masuk dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 pasal 50 ayat 1 huruf c. Keduanya dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR karena wakil rakyat harus diajukan oleh partai politik.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan jika terjadi pemecatan terhadap calon terpilih, partai politik harus menyertakan surat keterangan yang menjelaskan calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat, dengan disertakan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh partai yang bersangkutan.
"Kalau mengundurkan diri, ada surat pernyataan dari yang bersangkutan dan surat penarikan yang diteken ketum partai. Kalau tidak lagi memenuhi syarat, maka harus ada bukti atau surat keterangan yang menjelaskan calon terpilih tidak lagi memenuhi syarat. (Ada) SK dari partainya. Kalau dia terkena tindak pidana pemilu, harus ada salinan putusan pengadilannya," jelas Sigit di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2014).


